Kripto: Masa Depan Transaksi bagi Pengusaha?

Sheetstowebsite.com Semoga kamu tetap berbahagia ya, Di Jam Ini aku ingin berbagi informasi menarik mengenai Crypto,blog. Panduan Seputar Crypto,blog Kripto Masa Depan Transaksi bagi Pengusaha Ikuti pembahasan ini hingga kalimat terakhir.

Para pemangku kepentingan di industri kripto mengharapkan adanya evaluasi dari pemerintah terkait kebijakan perpajakan yang berlaku untuk perdagangan aset digital ini. Sebuah harapan muncul agar besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan dapat ditetapkan serendah 0,1 persen, seperti halnya yang diterapkan pada transaksi perdagangan saham. Hal ini diungkapkan oleh ketua Indodax, Oscar Darmawan, dalam sebuah pernyataannya di Jakarta pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Menurut Oscar, penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi kripto merupakan langkah positif, karena secara resmi mengakui kripto sebagai aset keuangan yang sejajar dengan perdagangan saham. Ia menyatakan bahwa kehadiran kripto dalam sistem perekonomian dapat mempercepat perputaran ekonomi, mengingat tingkat likuiditas yang cukup baik dalam pasar kripto saat ini. Pernyataan ini ia sampaikan pada Minggu, 25 Mei 2025, di Jakarta.

Oscar juga menjelaskan bahwa kripto dapat berfungsi sebagai sarana transaksi yang efisien, sehingga dapat mendukung cepatnya perputaran ekonomi. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat Undang-Undang mata uang rupiah yang mengharuskan setiap transaksi menggunakan mata uang resmi, yaitu rupiah. Dalam peraturannya, Bank Indonesia juga melarang lembaga keuangan untuk menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 yang mengatur pemrosesan transaksi pembayaran.

Dalam konteks tersebut, Oscar menilai bahwa ada perlunya revisi terhadap dua peraturan tersebut—baik undang-undang maupun PBI—agar kripto dapat diakui lebih luas sebagai alat transaksi. Dia memberikan contoh, jika pelancong internasional datang ke Indonesia, mereka seharusnya dapat melakukan transaksi menggunakan kripto yang mereka miliki. Tentu ini akan menguntungkan, baik bagi mereka maupun bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Lebih lanjut, para pelaku usaha di sektor industri kripto menyambut positif rencana penghapusan PPN, serta usulan agar PPh untuk transaksi kripto disetarakan dengan pajak untuk saham. Oscar mengungkapkan bahwa jika kripto diakui sebagai alat tukar resmi, maka itu akan memungkinkan pemegang kripto untuk menggunakan aset mereka secara langsung dalam transaksi, yang pada gilirannya akan membawa devisa masuk ke Indonesia.

Dengan pendekatan yang tepat, para pelaku industri kripto berharap agar jika PPN dihapus, maka kripto tidak lagi diperlakukan sebagai komoditi yang dikenakan pajak berganda. Saat ini, kripto masih dikategorikan sebagai komoditi dan dikenakan pajak PPN serta PPh. Dalam hal ini, jika PPh disetarakan dengan tarif yang berlaku untuk saham, yaitu 0,1 persen, maka total pajak yang dikenakan untuk transaksi kripto menjadi hanya 0,2 persen.

Selain itu, tarif PPN sebesar 0,11 persen juga akan berlaku pada perdagangan aset kripto yang dilakukan melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang telah terdaftar secara resmi. Dalam konteks ini, tarif PPh sebesar 0,1 persen atas penghasilan dari transaksi kripto akan diterapkan secara otomatis di platform perdagangan yang terdaftar.

Dengan manfaat yang jelas terlihat dari pengakuan kripto sebagai aset keuangan dan sarana transaksi, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan di industri ini. Langkah-langkah ini diyakini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan membantu Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu mengadopsi kripto sebagai bagian dari sistem keuangan mereka.

Sekian pembahasan mendalam mengenai kripto masa depan transaksi bagi pengusaha yang saya sajikan melalui crypto,blog Silakan telusuri sumber-sumber terpercaya lainnya kembangkan ide positif dan jaga keseimbangan hidup. Ajak temanmu untuk ikut membaca postingan ini. Terima kasih