Sumur Minyak Rakyat Resmi Legal, UMKM Terlibat!

Sheetstowebsite.com Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera untuk kalian semua. Detik Ini aku mau menjelaskan apa itu Bisnis,blog secara mendalam. Konten Yang Mendalami Bisnis,blog Sumur Minyak Rakyat Resmi Legal UMKM Terlibat Tetap fokus dan ikuti pembahasan sampe selesai.

1.1. Yuliot Tanjung
2.1. Sumatera Selatan
3.1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025
4.1. BUMD

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan inventarisasi terhadap sumur-sumur minyak yang berusia tua di seluruh Indonesia. Penelitian ini mencakup sumur yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun yang digali oleh masyarakat. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025, Yuliot menjelaskan, “Di beberapa daerah, masyarakat melakukan pengeboran dan menghasilkan minyak.”

Yuliot mencatat bahwa di wilayah Sumatera Selatan sendiri, terdapat lebih dari 100 kejadian per tahun terkait sumur minyak yang dibangun oleh masyarakat tanpa landasan hukum yang jelas. “Kami juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengkoordinasikan kegiatan terkait sumur minyak yang dikelola oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dalam upaya terstruktur untuk mengelola sumur minyak masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana membentuk wadah kolaboratif. Wadah tersebut bisa berbentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, atau bahkan badan usaha lainnya. “Keberadaan payung hukum ini adalah salah satu cara pemerintah untuk memberantas praktik sumur-sumur ilegal,” tambah Yuliot.

Yuliot juga mengingatkan tentang risiko hukum yang mungkin terjadi jika sumur-sumur tua dikelola oleh masyarakat tanpa pengawasan yang memadai. Dalam skenario seperti ini, masyarakat yang berada di dalam wilayah kerja juga bisa memiliki saham di badan usaha UMKM yang bersangkutan.

Dalam langkah yang lebih formal, Kementerian ESDM telah mengesahkan legalisasi pengelolaan sumur minyak oleh masyarakat pada bulan Juli 2025. Dengan demikian, individu dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumur minyak akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara sah.

Masyarakat setempat akan diizinkan untuk mengelola sumur minyak tersebut dengan menjadi anggota koperasi atau badan usaha lain yang ditunjuk. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah telah merumuskan perizinan usaha bagi UMKM, koperasi, dan BUMD dalam rangka pengelolaan sumur minyak rakyat. Keputusan ini diambil untuk memperbaiki tata kelola sumur minyak rakyat demi peningkatan produksi minyak dan gas bumi.

Kementerian ESDM berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pembinaan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya UMKM dan koperasi dalam hal pengelolaan sumur minyak. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memberikan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kelayakan kegiatan ini.

Yuliot juga menyoroti keberadaan sumur minyak rakyat yang terletak di luar area kerja migas. Dia menambahkan, satu alternatif yang bisa diambil adalah melakukan penghimpunan usaha oleh BUMD. Hal ini menjadi sangat penting karena praktik pengambilan minyak mentah di luar kawasan yang terdaftar tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Jika kita menghitung secara nasional, ada sekitar 8 daerah yang menjadi fokus utama kami untuk melakukan penataan dan pengelolaan,” tutup Yuliot.