Cegah Korupsi Dana Desa dengan Langkah Strategis

Sheetstowebsite.com Assalamualaikum semoga hari ini menyenangkan. Di Sini mari kita kupas tuntas fakta-fakta tentang Bisnis,blog. Artikel Terkait Bisnis,blog Cegah Korupsi Dana Desa dengan Langkah Strategis Simak artikel ini sampai habis

1.1. 15% anggaran pembangunan infrastruktur
2.1. Rp146,98 triliun
3.1. 381 kasus

Transparansi dalam pengelolaan anggaran memainkan peranan krusial bagi keberhasilan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hal ini diungkapkan oleh Sahara dalam acara peluncuran ISEI Lead Indicator secara virtual pada tanggal 1 Juli 2025. Ia memberikan contoh temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa sekitar 15% anggaran pembangunan infrastruktur di suatu provinsi tidak terdaftar dalam sistem e-budgeting. Situasi ini menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Sahara menjelaskan bahwa adanya ketidakcocokan anggaran ini, terutama yang terungkap oleh BPK, menunjukkan betapa pentingnya pencatatan dan transparansi dalam laporan keuangan proyek pembangunan. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan Rp146,98 triliun untuk dana desa yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur. Namun, penguatan infrastruktur tidak hanya penting dari aspek fisik semata, tetapi juga sebagai strategi untuk mengontrol arus urbanisasi.

Pembangunan infrastruktur sebagai motor penggerak utama harus mencakup semua unsur masyarakat, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Sahara mendorong penerapan digitalisasi melalui sistem blockchain dan e-katalog. Teknologi ini berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dipantau secara real-time, sehingga meningkatkan akuntabilitas dana yang dikelola.

Sejumlah dana ini difokuskan pada pembangunan sumber daya air, konektivitas seperti jalan dan jembatan, serta penyediaan fasilitas pemukiman dan permukiman yang layak. Sahara menjelaskan bahwa dengan transparansi yang lebih baik, pelacakan dan pengawasan akan dapat mencegah potensi penyalahgunaan dana yang selama ini menjadi isu di lapangan.

Data dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) memperlihatkan bahwa risiko penyalahgunaan dana desa kian tinggi tanpa adanya transparansi dan pengawasan yang memadai. Dana desa ini seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, jaringan listrik, jalan untuk kegiatan pertanian, jembatan, hingga fasilitas pendidikan serta kesehatan di desa.

Seseorang yang memiliki posisi posisi strategis dalam perubahan ini dapat dijadikan contoh untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dana. Modus korupsi yang sering terjadi di antaranya adalah mark-up anggaran dan pengeluaran untuk biaya yang tidak terduga, yang menciptakan pemandangan gelap di balik tujuan baik dari dana desa.

Melanjutkan pemaparannya, Sahara juga mencatat tren meningkatnya kasus korupsi dana desa yang dikumpulkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan lonjakan signifikan sejak 2016, dan mengalami puncaknya pada tahun 2022 dengan 381 kasus terdata. Ia menggarisbawahi bahwa ini adalah tanda yang harus menjadi perhatian semua pihak, terutama yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Menurut Sahara, pada tahun 1995, lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah desa. Namun, porsi tersebut terus menurun secara drastis pasca tahun 2010. Hal ini perlu digarisbawahi karena menyangkut karakter demografi masyarakat kita dan dapat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di pedesaan.

ISEI mengajak semua pihak untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa melalui training dalam manajemen proyek. Selain itu, mereka juga mengadvokasi pentingnya penerapan paradigma penganggaran berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) serta ketahanan komunitas untuk memastikan pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan terarah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan infrastruktur desa tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang.