Dana Desa Triliunan: Peluang atau Potensi Korupsi?

Sheetstowebsite.com Bismillah semoga hari ini istimewa. Sekarang aku ingin berbagi insight tentang Bisnis,blog yang menarik. Konten Yang Berjudul Bisnis,blog Dana Desa Triliunan Peluang atau Potensi Korupsi Jangan berhenti teruskan membaca hingga tuntas.

Penyalahgunaan dana desa belakangan ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, meskipun dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur yang kuat seharusnya menjadi pendorong utama bagi perkembangan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika infrastruktur desa dalam kondisi yang buruk, hal ini dapat mempersulit aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesenjangan antara desa dan kota.

Dalam konteks ini, Sahara, seorang pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bidang Akademik dan Riset, menegaskan pentingnya penyediaan infrastruktur yang memadai. Beliau juga menonjolkan bahwa program hilirisasi ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah akan mengalami hambatan jika tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai di daerah pedesaan.

Sahara juga menyoroti bahwa pembangunan desa tidak seharusnya bersifat top-down, di mana keputusan diambil tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara langsung. Infrastruktur yang buruk dapat berkontribusi pada meningkatnya arus urbanisasi, di mana masyarakat memilih untuk pindah ke kota demi mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Padahal, dana desa seharusnya difokuskan pada pembangunan fasilitas dasar, seperti air bersih, listrik, jalan usaha tani, jembatan, akses internet desa, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), tren korupsi dana desa telah meningkat sejak tahun 2016. Diperkirakan, pada tahun 2050, populasi perkotaan akan jauh melampaui jumlah penduduk di pedesaan, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang lebih besar. Sahara mengungkapkan kebutuhannya terhadap perhatian dari pemerintah terkait hal ini, terutama dengan besarnya anggaran dana desa yang mencapai Rp146,98 triliun pada tahun 2024. Anggaran ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat membuka celah bagi tindakan korupsi dan masalah moral di tingkat desa.

Ia memberi penekanan bahwa, meskipun angka ini terlihat kecil jika dibandingkan dengan mega korupsi yang terjadi di Indonesia, tetap saja hal ini perlu menjadi perhatian serius. Bahkan, berdasarkan data yang ada, tercatat 381 kasus korupsi dana desa yang dilaporkan dalam setahun pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa situasi ini sudah cukup memprihatinkan.

Sahara menambahkan, sejak tahun 2010, populasi di area perkotaan di Indonesia sudah melampaui jumlah penduduk di pedesaan, dan tren ini terus berlanjut. Dengan lebih dari 80 ribu desa yang ada di Indonesia, kebutuhan akan pembangunan yang sesuai dengan realitas masyarakat sangatlah penting. Dalam launching ISEI Lead Indicator secara virtual pada tanggal 1 Juli 2025, dia mendorong pemerintah untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat desa melaui forum-forum seperti musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes).

Contohnya, bagi para nelayan, keberadaan pabrik batu es sangat dibutuhkan untuk memperpanjang umur simpan ikan yang mereka tangkap. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus berakar pada kebutuhan nyata warga, bukan hanya sekadar mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Seluruh sektor, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan, harus menjadi pertimbangan dalam mengukur keberhasilan pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, aspek sosial dan lingkungan juga harus diperhatikan, karena keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari sisi ekonomi semata. Pembangunan yang berkelanjutan adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat desa dan perkotaan.