El Salvador Tambah 7 Bitcoin di Tengah Tekanan IMF

Sheetstowebsite.com Bismillah semoga semua urusan lancar. Kini aku mau membahas informasi terbaru tentang Crypto,blog. Review Artikel Mengenai Crypto,blog El Salvador Tambah 7 Bitcoin di Tengah Tekanan IMF Dapatkan wawasan full dengan membaca hingga akhir.

Pemerintah El Salvador mempunyai kebijakan yang cukup kontroversial dalam skenario keuangan global saat ini, yaitu terus membeli Bitcoin untuk cadangan kripto nasionalnya. Ini terjadi walaupun negara tersebut terikat dalam kesepakatan pinjaman dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Salah satu syarat utama dari kesepakatan ini adalah larangan penggunaan dana publik untuk berinvestasi dalam Bitcoin.

Menurut berita yang dilansir oleh Liputan6.com, pemerintah El Salvador tetap melanjutkan pembelian Bitcoin meskipun terdapat kesepakatan pinjaman dengan IMF yang membatasi penggunaan Bitcoin. Langkah ini mungkin membuat banyak kalangan bertanya-tanya mengenai strategi jangka panjang pemerintah dalam memelihara cadangan kripto tersebut.

Sebagai bagian dari kesepakatan, pemerintah El Salvador sepakat untuk mencabut status Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di negara itu. Hal ini membuat penggunaan Bitcoin menjadi bersifat sukarela alih-alih wajib. Meskipun ada penyesuaian di kebijakan, beberapa anggota parlemen belum sepenuhnya mendukung perubahan tersebut. Pada pekan lalu, misalnya, mereka menolak Undang-Undang GENIUS yang dirancang untuk menetapkan regulasi terkait stablecoin.

Dalam konteks ini, El Salvador telah menandatangani kesepakatan dengan IMF senilai 1,4 miliar dolar AS pada bulan Desember 2024. Namun, pada bulan Maret 2025, IMF kembali mengingatkan El Salvador untuk menghentikan semua pembelian Bitcoin. Ini menunjukkan tekanan dari IMF yang bersikeras supaya El Salvador mematuhi ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Dari sisi politik internasional, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadi sorotan karena diduga menghalangi kemajuan dalam legislasi yang berkaitan dengan cryptocurrency. Meskipun demikian, sejumlah anggota Partai Demokrat tampak mendukung undang-undang yang berkaitan dengan stablecoin, yang berpotensi menjadi titik temu bipartisan yang cukup langka.

Kantor Bitcoin El Salvador terus memperlihatkan komitmen yang kuat dengan terus menambah cadangan Bitcoin meskipun terdapat ketidakpastian akibat kesepakatan dengan IMF. Tuntutan dari IMF juga mencakup penghentian pembelian Bitcoin dengan dana publik serta privatisasi dompet digital, Chivo Wallet, yang sebelumnya dikelola pemerintah namun tidak banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya kekhawatiran mengenai keamanan nasional dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemimpin El Salvador, Nayib Bukele, menunjukkan keteguhan untuk tidak terpengaruh oleh tekanan internasional. Bukele menegaskan melalui media sosial bahwa negaranya akan terus membeli Bitcoin meskipun mendapat berbagai tekanan. Pada bulan Januari 2025, parlemen El Salvador secara resmi mencabut status Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi dengan suara 55 setuju dan 2 menolak. Namun, kebijakan ini tidak menghentikan negara untuk melakukan pembelian Bitcoin.

Sebelum ini, Bukele sudah menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan keuangan yang besar. “Kami tidak akan berhenti meskipun dunia mengucilkan kami,” tulis Bukele dalam akun X (Twitter) pada tanggal 4 Maret. Hal ini menunjukkan komitmen dan keyakinannya terhadap prospek Bitcoin meskipun banyak tantangan di depan mata.

Stablecoin, yang merupakan jenis mata uang digital dengan nilai yang dipatok oleh aset lain, seperti dolar AS, semakin mendapat perhatian. Namun, di El Salvador, mendapatkan dukungan untuk undang-undang di Kongres saat ini merupakan tantangan besar bagi Partai Republik yang memiliki mayoritas tipis di Dewan Perwakilan Rakyat.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa El Salvador kini memiliki total 6.173 Bitcoin, yang diestimasi bernilai lebih dari 637 juta dolar AS. Meskipun ada tekanan untuk menghentikan pembelian, tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintah El Salvador akan menghentikan strategi ini.

Dari sudut pandang politik, isu seputar cryptocurrency dalam pemerintahan juga kerap menjadi sorotan. Beberapa senator, seperti Jeff Merkley, mengungkapkan kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan antara kepemilikan kripto oleh pejabat publik dan kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, Sounds seperti skema yang berhubungan dengan RUU anti korupsi kripto turut diperkenalkan untuk mengawasi keterlibatan pejabat pemerintah dalam aset digital.