Tarif Royalti Nikel dan Emas Baru Mulai April 2025

Sheetstowebsite.com Selamat beraktivitas dan semoga sukses selalu. Detik Ini saya akan mengupas Bisnis, blog yang banyak dicari orang-orang. Catatan Mengenai Bisnis, blog Tarif Royalti Nikel dan Emas Baru Mulai April 2025 Yok ikuti terus sampai akhir untuk informasi lengkapnya.

Sebelumnya, para pelaku industri mineral dan batu bara mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan penundaan terkait kenaikan tarif royalti minerba. Ketua Umum Ikatan Mineral dan Batu Bara (IMA), Rachmat Makkasau, menyampaikan bahwa peningkatan tarif royalti tersebut dapat memberatkan perusahaan pertambangan mineral, terutama karena tingginya biaya operasional yang disebabkan oleh meningkatnya harga biosolar. Hal ini, menurutnya, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kebijakan yang dimaksud tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, pelaku industri minerba juga tengah melakukan investasi besar untuk membangun smelter sebagai bagian dari upaya hilirisasi produk tambang. Sejalan dengan IMA, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) turut mengusulkan agar kenaikan royalti nikel ditunda.

Dalam sebuah pernyataan di Kantor Kementerian ESDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan baru ini diharapkan sudah dapat diterapkan pada minggu kedua di bulan April 2025. IMA meminta agar aturan kenaikan royalti ini ditinjau kembali karena berpotensi mempengaruhi iklim investasi dan daya saing sektor minerba, terutama di era hilirisasi.

Kementerian ESDM telah mengkonfirmasi bahwa tarif royalti yang diperbarui akan berlaku untuk berbagai komoditas tambang, termasuk nikel dan emas. Informasi lebih lanjut mengenai PP Nomor 15 Tahun 2022 juga menyentuh perlakuan perpajakan dan PNBP di bidang usaha pertambangan batu bara. Bahlil menegaskan bahwa penyesuaian tarif royalti ini akan mulai berlaku efektif di bulan April 2025, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan negara.

Kami menghargai setiap masukan yang ada, tetapi kepentingan yang lebih besar bagi bangsa kita tetap menjadi prioritas, jelas Bahlil. Mengingat bahwa proyek smelter masih dalam tahap awal dan baru akan memberikan hasil dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan, pelaku usaha juga berharap tidak terbebani dengan kenaikan royalti yang dapat memperburuk arus kas perusahaan.

Dia juga menyoroti bahwa dengan adanya ketentuan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen serta kewajiban data retensi hasil ekspor yang mencapai 100 persen selama 12 bulan, hal ini bisa meningkatkan beban utang dan bunga bagi perusahaan. Di sisi lain, tarif royalti yang baru nantinya akan bervariasi tergantung pada harga komoditas di pasar.

Bahlil juga mengomentari permintaan dari beberapa kelompok usaha yang mengusulkan agar penyesuaian tarif royalti ini dapat ditunda. Kami memahami situasi berat yang dihadapi industri nikel, terutama dengan harga jual yang saat ini jatuh ke titik terendah sejak 2020, tambahnya.

FINI sebagai mitra pemerintah berkomitmen untuk menyukseskan hilirisasi nikel dan produk turunannya. Dalam pernyataan resmi, FINI mengungkapkan bahwa mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi pasar yang tidak kondusif akibat perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa penundaan kenaikan royalti akan menjadi insentif yang berharga untuk memastikan keberlangsungan industri nikel di tanah air, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu.

Ketua Umum FINI, Alexander Barus, menyatakan, Agar iklim investasi tetap positif dan daya saing produk hilirisasi nikel Indonesia terjaga, kami sangat mengusulkan agar kenaikan royalti tidak dilaksanakan pada saat ini. Dengan langkah ini, diharapkan industri nikel dalam negeri tetap dapat beradaptasi dan berkembang di tengah tantangan yang ada.