Tarif Trump Berisiko Ganggu Ekspor dan PHK di RI

Sheetstowebsite.com Selamat datang di blog saya yang penuh informasi terkini. Dalam Opini Ini mari kita telaah blog, news yang banyak diperbincangkan. Diskusi Seputar blog, news Tarif Trump Berisiko Ganggu Ekspor dan PHK di RI Simak artikel ini sampai habis

Kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpotensi mengarah pada resesi global, yang dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Chatib Basri, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang mengemukakan bahwa akibat dari kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia perlu bersiap menghadapi kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.

Menurut Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sejumlah industri yang beroperasi di dalam negeri, seperti industri tekstil, garmen, sepatu, serta makanan dan minuman yang berorientasi ekspor ke AS, berisiko tinggi terhadap pemutusan hubungan kerja. Selain itu, sektor minyak sawit, karet, dan beberapa bagian dari industri pertambangan juga terancam terkena imbas kebijakan ini.

Terdapat kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan asing yang telah berinvestasi di Indonesia akan mencari lokasi dengan tarif impor yang lebih rendah, yang dapat menyebabkan pengurangan investasi di dalam negeri. Chatib Basri juga menjelaskan bahwa penerapan tarif 32% untuk produk Indonesia yang diekspor ke AS dapat mengakibatkan perlambatan perekonomian dan berpotensi menyebabkan PHK. Meskipun demikian, dampak pemutusan hubungan kerja di Indonesia mungkin tidak seberat dampak yang dirasakan oleh negara-negara yang lebih terintegrasi secara global, seperti Singapura, Vietnam, Thailand, atau Malaysia.

Dalam paparannya pada konferensi pers daring yang berlangsung pada Sabtu, 5 April 2025, Chatib menyatakan, “Jika kita melihat berbagai sektor dalam negeri, akan banyak yang terpengaruh akibat tarif baru impor AS ini.” Ia menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk tidak terlalu terintegrasi dengan ekonomi global agar dampak negatif dari kondisi tersebut bisa diminimalkan.

Berdasarkan pendapat Said Iqbal, diestimasi ada sekitar 50 ribu buruh di Indonesia yang berpotensi mengalami PHK dalam jangka waktu tiga bulan ke depan. Sayangnya, banyak dari pekerja yang terkena PHK tersebut mungkin tidak mendapatkan hak pesangon dari perusahaan mereka. Pada bulan Januari hingga Maret 2025, Litbang KSPI mencatat adanya 60 ribu buruh yang di-PHK di 50 perusahaan, dan dari jumlah tersebut, banyak yang tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR).

Dalam menanggapi tingginya potensi angka PHK, Said meminta agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi situasi buruk ini. “Kebijakan pemerintah sejauh ini belum jelas dalam menangani masalah ini,” ungkapnya. Ia menyarankan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang berfokus pada penanganan PHK agar dapat membantu mengurangi jumlah pekerja yang akan di-PHK di masa depan.

Said menambahkan bahwa satgas ini seharusnya terdiri dari berbagai elemen, bukan hanya bergantung pada Kementerian Ketenagakerjaan. “Kita perlu tindakan yang lebih kuat, terutama setelah gelombang PHK pertama. Semoga satgas ini dapat membantu menurunkan angka PHK menjadi sekitar 30 ribu orang,” harapnya.

Sebagai penutup, penting bagi pemerintah untuk memahami dan merespons situasi ini dengan cepat, agar dapat melindungi masyarakat dan menciptakan stabilitas di dalam negeri di tengah ketidakpastian yang ada di pasar global. Masyarakat dan pekerja tentu berharap agar pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif untuk menghindari krisis yang lebih dalam. Dalam menghadapi tantangan dari kebijakan luar negeri yang dapat menimpa perekonomian nasional, saran dan pendapat dari berbagai pihak perlu didengar dan ditindaklanjuti dengan bijaksana.